PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, keamanan siber menjadi salah satu isu strategis di Indonesia. Hal ini berbanding lurus dengan potensi serangan siber yang bisa terjadi kapan saja.
Kepala Diskominfosantik Kalteng Agus Siswadi mengatakan, pengamanan menjadi hal yang wajib untuk mencegah akses yang tidak sah, dalam artian pencurian data-data atau kerusakan fisik pada sistem informasi di website pemerintah.
“Salah satunya adalah serangan judi online. Karena itu, sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, tentu berupaya untuk memastikan aplikasi dan website pemerintah yang dimiliki aman dan terbebas dari serangan tersebut,” katanya kepada Tabengan, baru-baru ini.
Agus mengungkapkan, pihaknya terus menangkal dan menangani serangan siber berupa situs judi online yang masuk ke server Pemprov Kalteng.
Bidang Persandian Diskominfosantik Kalteng Billy menyampaikan, di tahun 2022, ada 2 SE khusus bagi SE yang hosting di Diskominfosantik Kalteng. Sementara untuk tahun 2023, sampai kemarin tercatat 6 SE.
“Serangan siber dengan menggunakan slot gacor, memang secara masif melanda ke seluruh Indonesia, terutama pada Sistem Elektronik (SE) milik Pemerintah Pusat dan Daerah. Khusus pada SE Pemprov, kami melalui Tim Tanggap Insiden Siber (Kaltengprov-CSIRT) telah mendeteksi sejak akhir 2022 kemarin,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Kadis Kominfosantik telah menyampaikan secara khusus kepada semua stakeholder/pemilik SE Pemprov Kalteng (OPD) untuk melakukan update SE yang dimiliki, pergantian password admin SE, minimal setiap 3 bulan, melakukan uji keamanan, bagi SE yang telah eksis, atau uji kerentanan pada SE yang akan di-launching, dan tidak menggunakan perangkat lunak bajakan.
Transaksi Tembus Rp350 Triliun
Maraknya judi online kian meresahkan. Judi online tak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh atau petani, namun juga PNS dan karyawan swasta. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, PNS juga terjerat judi online.
“Karena waktu awal-awal saya masuk, saya difotoin sama teman-teman saya, ini pegawai kita pada main judi,” kata dia dalam konferensi pers perkembangan penanganan judi online, dipantau virtual, Sabtu (21/10).
Ia menambahkan, PNS hingga pejabat pemerintah daerah (Pemda) juga menjadi korban judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sendiri telah memblokir atau menghapus 425.506 konten terkait judi online selama tiga bulan terakhir, atau tepatnya sejak 18 Juli 2023.
Budi mengatakan, penghapusan konten-konten tersebut dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah memberantas judi online. Terlebih, nilai transaksi judi online bisa mencapai Rp160 triliun hingga Rp350 triliun per tahun.
“Dari 18 Juli hingga 18 Oktober 2023, kami sudah mengeksekusi pemutusan akses 425.506 konten perjudian, di mana 237.098 konten berasal dari situs alamat internet protokol (ip address, sebanyak 17.235 konten dari file sharing dan 171.175 konten dari media sosial,” terang dia. ldw/ist
