Spirit Kalteng

Kalteng Kekurangan 11.969 ASN

50
×

Kalteng Kekurangan 11.969 ASN

Sebarkan artikel ini
Sekda Kalteng Nuryakin

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin mengatakan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun dengan penerimaan ASN relatif tidak seimbang.

”Kami sudah mempunyai data dan sebagaimana undang-undang yang diatur, bahwa PPPK harus selesai di 2024. Jadi ini tugas kami menyelesaikan ini,” sebutnya, Selasa (9/1).

Dikatakan Nuryakin, antara kebutuhan formasi itu tentunya sangat jauh, jumlah yang pensiun dengan penerimaan ini relatif tidak seimbang. Harusnya 0 pertumbuhan, ini sudah minus pertumbuhan ASN maupun PPPK.

“Berdasarkan amanat, ASN dan PPPK sumber dananya di DAU (Dana Alokasi Umum), tentunya ini akan terhandle, tetapi formasinya tetap dari pemerintah pusat. Sehingga ke depan tidak ada lagi pihak Pemprov yang mengeluarkan dana untuk tenaga kontrak atau honorer,” katanya.

Dia menambahkan, formasi yang diprioritaskan beberapa tahun belakangan ini yakni tenaga kesehatan dan kependidikan. Jadi pelaksana yang di SKPD itu menyesuaikan, diutamakan itu dulu. Karena itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sementara, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Betri Susilawati mengungkapkan, kebutuhan total ASN saat ini sebanyak 20.785.

Namun demikian, sambung Betri, kuota kebutuhan ASN yang sudah terisi sebanyak 8.816 untuk jabatan fungsional pelaksana. Selisih atau kekurangan sebanyak 11.969 akan  diajukan untuk kuota penerimaan PPPK maupun CPNS.

”Memang 11.000 sekian itu bukan berarti harus tahun ini, tapi kita lakukan secara bertahap. Makanya kami bikin proyeksi 5 tahun ke depan, jadi ada setahun berapa,” ujarnya.

Betri menyampaikan, pihaknya nanti akan melakukan desk dengan seluruh perangkat daerah, dan meminta yang prioritas PPPK atau CPNS yang akan dijadikan untuk penerimaan tahun 2024.

“Pasca data itu ada, itu yang akan kita bawa untuk didiskusikan dulu ke Kemenpan RB, dan semua kabupaten/kota kita akan koordinasi terkait kouta yang dibutuhkan. Untuk penerimaan CPNS dan PPPK ini awal Februari,” pungkasnya. ldw

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *