SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meminta pihak Pertamina dan Hiswana Migas Kotawaringin Timur dapat mengatasi permasalahan elpiji yang banyak di jual diatas harga eceran tertinggi (HET).
Pasalnya menurutnya, hingga saat ini permasalahan tersebut terus menjadi momok di tengah masyarakat. Disamping permasalahan lainnya seperti distribusi elpiji yang belum merata di seluruh Kecamatan di wilayah ini.
“Distribusi pangkalan serta harga diatas HET juga terus menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi prioritas dari pertamina dan hiswana migas Kotim untuk dikendalikan selaku induk dari agen dan pangkalan,” ujarnya ketika menyampaikan sambutan pada saat menghadiri acara Musyawarah Cabang V Hiswana Migas Kotim di Aquarius Boutique Sampit Selasa (22/4).
Dilanjutkannya ketersediaan elpiji 3 kilogram, HET dan kelancaran distribusinya menjadi parameter ukur dalam pengendalian inflasi di Kotim.
Pada maret 2024, kelompok bahan bakar rumah tangga memberikan andil atau sumbangan inflasi year on year sebesar 0,03 persen. Bahkan menurutnya sampai tahun ini juga masih belum selesai proses konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram ada di enam Kecamatan, yakni Kecamatan Kota Besi, Telawang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang dan Antang Kalang.
“Sehingga masih ada pekerjaan rumah hiswana migas Kotim dan Pemkab Kotim yang perlu menjadi prioritas penyelesian tahun 2024. Pada sektor perekonomian ketersediaan BBM dan gas signifikan berpengaruh pada kegiatan transportasi, perikanan, pertanian, UMKM dan sektor lainnya,” tuturnya.
Pemkab Kotim menurutnya akan terus berkomitmen untuk mendukung Pertamina sebagai operator penyalur migas dalam melaksanakan kebijakan distribusi migas dari pemerintah pusat. Baik pelaksanaan BBM satu harga melalui spbu satu harga, pembangunan pertashop di seluruh pelosok serta kegiatan PT Pertamina lainnya.
Kedepan diharapkan sinergitas Pemkab Kotim hiswana migas dan Pertamina akan semakin baik karena potensi permasalahan akan terus bertambah selain masalah rutin yang dihadapi seperti masalah distribusi, spekulan pelansir dan juga potensi perubahan harga BBM dalam negeri akibat menyesuaikan situasi politik timur tengah.
“Khusus untuk tahun ini selain kegiatan rutin hari besar keagamaan maupun nasional masih tersisa agenda pemilihan kepala daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten, agar menjadi perhatian jangan sampai ketersediaan BBM dan gas menjadi komoditi politik praktis yang pada akhirnya akan memperkeruh suasana kantibmas,” pintanya. (MS)
